RI Tagih Janji Pendanaan Negara Maju untuk Perubahan Iklim di COP26

VIVA â€" Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan mengungkapkan sejumlah agenda pembahasan yang akan disampaikan pemerintah Indonesia dalam Conference of the Parties ke-26 (COP26) United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC).

Konferensi yang di gelar di Glasgow, Skotlandia selama 31 Oktober-12 November 2021 ini dianggap menjadi sebuah pertemuan sangat penting karena merupakan pertemuan tingkat tinggi pertama yang mengevaluasi kemajuan Paris Agreement yang diadopsi pada 2016.

Kepala BKF, Febrio Nathan Kacaribu mengatakan, Presidensi UK COP26 sendiri memiliki tujuan khusus yang ingin dicapai, di antaranya mempercepat aksi dan upaya menuju Net Zero Emission (NZE) dengan salah satunya menjaga tingkat suhu global ideal sebesar maksimal 1,5Â°C.

Kemudian, memastikan warga dunia dan habitat alam dapat beradaptasi dengan dampak perubahan iklim. Termasuk memobilisasi pendanaan khususnya meminta pertanggungjawaban negara maju untuk memenuhi komitmen mereka dalam memobilisasi US$100 miliar per tahun pada 2020.

Selain itu, mendorong negara, entitas bisnis, masyarakat sipil dan warga negara bersama-sama mewujudkan Paris Agreement. Sebab, Persetujuan Paris bersifat mengikat dan diterapkan tidak hanya pada negara maju saja, namun ke semua negara dengan prinsip tanggung jawab bersama.

"COP26 menjadi harapan besar bagi banyak pihak, termasuk bagi para Menteri keuangan, Lembaga keuangan multilateral, dalam menyelesaikan komitmen terkait penurunan emisiâ€, ujarnya Senin, 11 November 2021.